Demokrasi Kotak Kosong : Antara Pragmatisme Parpol dan Demokrasi Semu

Home / Politik dan Kebangsaan / Demokrasi Kotak Kosong : Antara Pragmatisme Parpol dan Demokrasi Semu

Sungguh menyedihkan ketika 9 dari 101 Pilkada Serentak 2017 diikuti oleh Calon tunggal, hanya melawan kotak kosong yang diam, dan hanya akan menjadi simbol suara sumbang sebagian kecil rakyat rasional yang sentimen terhadap kader partisan yang enggan tampil atau memang tidak ada sehingga tidak dapat tampil menjadi calon pemimpin di daerah masing-masing.

Fenomena maraknya Kotak kosong menjadi tamparan keras bagi perjalanan atau bahkan mileston demokrasi kita. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa kaderisasi partai politik berlangsung stagnan atau bahkan tak terlaksana, mereka terlalu sibuk berebut kursi dan jabatan ketimbang mempersiapkan masa depan bangsa yang seharusnya dikedepankan. Kita mungkin hanya mengelus dada, rakyat yang rasional hanya bisa menahan makan hati yang kini akan banyak potongan yang ia habiskan. Mengingat fenomena ini diperparah dengan politik dinasti. Sehingga selain menyandang calon tunggal, sang calon ternyata memiliki hubungan darah dengan pejabat sebelumnya. Lingkaran setan potensi korupsi menjadi kian meluas dan mengerikan.

Indonesia sejak berdirinya telah melewati berbagai tantangan kehidupan berdemokrasi begitu panjang, mulai dari zaman orde lama dengan pemilu 1955 nya. Kemudian dilanjutkan zaman demokrasi parlementer yang membungkam rakyat, atau demokrasi tiga partai khas orde baru dengan segenap belenggunya yang menjadikan demokrasi hanya sekadar formalitas bukan sebuah alat dan tujuan dalam bernegara. Tetapi mengapa dalam fase reformasi ini kondisi mengatakan bahwa kita tidak bergerak selangkah majupun. Bahkan seakan mundur beberapa langkah dari era sebelumnya, dimana proses demokrasi diselenggarakan hanya dimaknai sebagai ajang perebutan kekuasaan dan nafsu menjabat dibanding bergotong royong membangun bangsa negara.

Hal yang menyakitkan disampaikan oleh bambang Soesatyo yang justru membongkat strategi parpol dalam pilkada, antara mendukung calon yang sudah mapan. Atau mereka menjual calon yang elektabilitasnya mumpuni. Motifnya hanya satu, bagaimana Parpol dapat memenangkan pemilu. Sungguh miris bukan?

Dimana ajang ini bukan dimaknai sebagai adu program. Tetapi justru beradu peruntungan untuk meraih kemenangan. Sependek itu kah jalan pemikiran infrastruktur politik yang seharusnya memberi kontribusi besar dalam perjalanan bangsa dalam berdemokrasi.

(Moh. Mualliful Ilmi – Head of HIMKA ITS 16/17)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *